Desa merupakan salah satu bagian administratif yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan terkait dengan pemerintahan.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai sistem administrasi di bawah keluharan, peran perangkat desa seperti kepala desa maupun sekretaris desa sangatlah penting. Oleh karena itu, dinamika politik di tingkat desa dalam memilih pimpinan sudah sepantasnya diberikan perhatian dalam diskusi-diskusi ilmiah.
Salah satu bentuk perhatian terhadap politik desa dipaparkan melalui disertasi Neneng Yani Yuningsih berjudul “Dinamika Politik di Tingkat Desa: Studi Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa pada Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Provinsi Jawa Barat tahun 2008—2013”.
Disertasi tersebut dibacakan Neneng Yani Yuningsih dalam sidang promosi doktor yang diadakan pada Rabu (6/1/2016) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.
Dalam disertasinya Neneng berusaha untuk mendeskripsikan bentuk demokrasi desa berdasarkan pada proses pemilihan kepala desa di desa-desa yang diteliti, antara lain Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya (desa tradisional), Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung (desa transisional), serta Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang (desa modern).
Penelitian dalam disertasi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori politik dari Terry Christensen, Demokrasi Desa dari Justus M.v.d. Kroef, Tipologi Desa dari Rahardjo Adisasmita serta Teori Elit dari Max Webber.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari dokumentasi tentang Pilkades dari desa-desa yang diteliti, penelitian ini juga melakukan wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang Pilkades di masing-masing desa yang diteliti.
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan Pilkades di tiga desa yang diteliti. Perbedaan tersebut dari segi pelaksanaan kampanye sampai pelaksanaan pemilihan itu sendiri.
Dari kesimpulan ini pula, didapatkan implikasi teoritis yang yang sekaligus membantah pendapat yang dikemukakan oleh Justus M.v.d. Koef bahwa di desa-desa di Indonesia tidak ada demokrasi.
Studi ini dapat memperkaya dan mengembangkan kajian tentang desa dari segi politik perdesaan, terutama menyangkut dinamika politik dalam proses pemilihan kepala desa serta peran dari aktor-aktor yang terlibat dalam proses pilkades tersebut.
