Universitas Indonesia (UI) menggelar forum kebangsaan pada Kamis (8/3/2018) di Balai Sidang UI Depok. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama dari forum kebangsaan, setelah sebelumnya diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada acara Dies Natalis ke-68 UI.
Forum kebangsaan adalah sebuah forum yang diinisiasi UI untuk menanggapi isu-isu permasalahan bangsa seperti dinamika politik, daya saing ekonomi, dan kebhinekaan. Dengan tema “Kedaulatan Bangsa”, tokoh-tokoh UI yang dijadikan narasumber dalam acara ini adalah Prof.Dr.Ir. Iwa Garniwa (isu kedaulatan energi), Faisal H.Basri, SE.,MA. (isu kedaulatan ekonomi), dan Prof.Dr.Ir. Budi Susilo Soepandji (isu kedaulatan pertahanan), sedangkan Dr. Imam B. Prasodjo bertindak sebagai moderator diskusi.
Budi Susilo yang pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhannas, menjelaskan bahwa pertahanan nasional tidak mungkin dipisahkan dari isu geopolitik. Terdapat beberapa tantangan geopolitik masa kini yang harus diwaspadai Indonesia, yaitu modernisasi sistem persenjataan Rusia, proyeksi kekuatan Cina yang semakin kuat, dan potensi bergabungnya kekuatan ekonomi Cina dan Amerika (superfusion).
Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, ia menyampaikan bahwa institusi pendidikan jangan selalu mengandalkan riset dan kerja keras semata, namun juga harus mulai memperhatikan aspek legal. “Faktor yang menentukan supremasi dalam konflik masa kini adalah poin legal & ethical advantages. Hukum berperan sebagai titik temu kepentingan-kepentingan dalam proses geopolitik,” ujar Budi.
Aspek hukum juga menjadi salah satu poin penting dalam pemaparan Dosen Teknik Elektro UI, Iwa Garniwa, yang bicara tentang tantangan kedaulatan energi di Indonesia. Salah satu aspek yang ia rekomendasikan dalam mengatasi permasalahan energi nasional adalah penegakan UU energi secara konsisten.
Menurutnya, hal ini penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan energi nasional, yaitu ancaman pasokan energi, pengelolaan energi yang tidak mengedepankan asas berkelanjutan, dan ketergantungan pada energi fosil (minyak bumi, batu bara, dan gas) yang masih besar. Semua permasalahan tersebut berujung pada kondisi kedaulatan energi di Indonesia yang menurutnya belum mandiri dan tidak tahan banting.
Isu paradigma kedaulatan juga menjadi pembahasan utama dalam pemaparan Faisal Basri yang berjudul “Kedaulatan Ekonomi atau Persoalan Kebijakan?”. Mantan ketua Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) ini mempertanyakan paradigma kedaulatan yang seolah-olah menjadi sempit hanya sekedar kepemilikan dominan bangsa terhadap suatu aset.
Menurutnya, di Indonesia, makna kedaulatan yang sempit itu akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dari bangsa sendiri yang menjalankan perilaku rente. “Kedaulatan Indonesia pada akhirnya dipegang oleh perampok-perampok dari dalam negeri sendiri,” tambahnya.
Di akhir pemaparannya, ia mengajak semua pihak secara akademis dan multidisipliner mendefinisikan ulang pengertian kedaulatan. Ia berharap bahwa pemahaman tentang kedaulatan yang tepat pada akhirnya akan menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam mengelola negara.
Forum ini rencananya akan diselenggarakan setiap bulan dengan tiga atau empat guru besar atau dosen UI bertindak sebagai penanggap isu. Diskusi yang terjadi dalam forum ini akan menghasilkan makalah kebijakan (policy paper) yang akan disampaikan pada pemerintah dan publik melalui berbagai media cetak dan elektronik.
Hasil forum juga akan dipublikasikan dalam laman resmi UI sehingga dapat diakses oleh publik. Dalam laman ini juga nantinya hasil riset serta makalah kebijakan dari dosen-dosen UI akan dipublikasikan, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Seminar lengkap dapat diakses di tautan berikut:
Penulis: Wanda Ayu A.
