Depok, 31 Oktober 2024. Universitas Indonesia (UI) menunjukkan komitmennya sebagai universitas inklusif dan unggul nomor 1 di Indonesia melalui penyelenggaraan acara internasional, salah satunya The 6th International Conference on Law and Governance (icLave). Konferensi ini akan berlangsung pada 4-5 November 2024 di Kampus FHUI, Depok, dan tahun ini bertepatan dengan peringatan 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia.
icLave merupakan konferensi tahunan yang diselenggarakan sejak 2017 dan bertujuan memberikan wadah bagi akademisi dan praktisi hukum untuk menyumbangkan pemikiran mengenai arah pendidikan hukum Indonesia serta perbaikan hukum secara luas. Dekan Fakultas Hukum UI (FHUI), Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP., mengungkapkan bahwa konferensi ini juga memperingati berdirinya Rechtshoogeschool pada tahun 1924, yang kini menjadi FHUI, serta pelantikan Presiden dan kabinet pemerintahan Indonesia. Dengan tema “Re-shaping the Future of Indonesian Higher Legal Education,” konferensi ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam membentuk peta jalan pendidikan tinggi hukum di Indonesia.
Dalam konferensi ini, para pembicara internasional yang merupakan pakar dan guru besar hukum akan berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pendidikan hukum global. Pembicara tersebut antara lain Prof. Joanne van der Leun dari Leiden University, Dr. Sripapha Petcharamasree dari Chulalongkorn University, Dr. Jeremy Kingsley dari Western Sydney University, Prof. Dr. Jeff Gidings dari Monash University, dan Prof. Henk Addink dari Utrecht University. Mereka akan menyampaikan best practices dalam bidang pendidikan hukum, mulai dari metode penelitian hingga klinik hukum, yang bisa diadaptasi untuk pengembangan pendidikan hukum di Indonesia.
Ketua Pelaksana icLave 2024, Dr. Qurrata Ayuni, S.H., MCDR., menambahkan bahwa konferensi ini juga akan menghasilkan deklarasi yang berisi rekomendasi terkait perbaikan sistem hukum dan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Deklarasi tersebut akan dibacakan oleh Dewan Guru Besar FHUI sebagai penutup acara dan diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembangunan sistem hukum dan pendidikan hukum di masa depan.
