Depok, 6 Mei 2023. Mas Achmad Santosa, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menerima penghargaan Certificate of Global Gratitude-Normandy Honor for Peace with the Earth dari lima pimpinan lembaga dunia atas dedikasinya dalam menegakkan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kelima pimpinan tersebut adalah Durwood Zaelke (Institute for Governance & Sustainable Development Washington DC and...Read More

Depok, 17 April 2023. Fakultas Hukum saat ini menyelenggarakan seleksi Calon Dekan periode 2023-2027. Pendaftaran Bakal Calon Dekan Fakultas dibuka 17–30 April 2023. Pemilihan Dekan Fakultas mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas di Lingkungan UI. Tahapan Seleksi dimulai pada hari ini 17 April 2023 hingga 16 Juni...Read More

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) saat ini menerbitkan 11 jurnal hukum, baik yang dikelola oleh Manajemen Fakultas, Bidang Studi, maupun Pusat Kajian di bawah Djokosoetono Research Center (DRC). Pada Selasa (28/2) lalu, Indonesia Law Review (ILRev) yang diterbitkan DRC FHUI berhasil terindeks Scopus. ILRev merupakan jurnal kedua yang terindeks Scopus setelah Indonesian Journal of International...Read More

Konflik sosial antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Investor Asing dalam pemanfaatan lahan masih sering terjadi di Indonesia. Konflik sosial yang muncul, tidak dapat dilihat hanya pada kondisi saat ini, namun harus dilihat dari rangkaian sejarah yang melatarbelakanginya. Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengakuan dan perlindungan tersebut diatur dalam Permendagri Nomor...Read More

Pada tahun 2023, Unit Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (Pengmas) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) akan melibatkan tenaga kependidikan (tendik) dalam program pengabdian kepada masyarakat (pengmas). Sebelumnya, program hibah pengmas ini hanya melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai tim pengabdi. Program hibah Unit Pengmas FHUI tahun ini akan dibuka untuk 20 proposal hibah dosen tetap, 8 proposal...Read More

NATHALINA N., AHLI HUKUM UI: DELIK PENCULIKAN ANAK BISA KENA PASAL BERLAPIS  Akhir-akhir ini, kasus kekerasan terhadap anak, seperti penculikan, adopsi illegal (termasuk perdagangan bayi), pembunuhan untuk perdagangan organ tubuh, serta eksploitasi seksual pada anak, kerap terjadi. Menurut Nathalina Naibaho, Pengajar Bidang Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), faktor ekonomi bukanlah satu-satunya...Read More

GURU BESAR FHUI: ATUR PERIZINAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA MELALUI KONSESI Selama 77 tahun kemerdekaan Indonesia, kegiatan pengusahaan pertambangan di Indonesia dilaksanakan dengan berbagai nomenklatur, kecuali konsesi. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konsesi didefinisikan sebagai Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan...Read More

Berbagai insiden siber terutama menyangkut terungkapnya data pribadi yang seharusnya dilindungi mengindikasikan pentingnya memperkuat kompetensi dari para pihak yang bekerja pada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. Aparatur negara yang merupakan salah satu pemangku kepentingan wajib memiliki kompetensi tersebut, karena seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, pasti merupakan pengendali data pribadi...Read More

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan pada 2021 menunjukkan angka prevalensi balita stunting di Banten masih di atas rata-rata nasional, yaitu 24,5%. Dari angka tersebut, Pandeglang menyumbang angka terbanyak, yaitu 37,8%. Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebenarnya sudah mengupayakan percepatan penurunan angka stunting yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Upaya ini nampaknya belum efektif ...Read More

Kripto (cryptocurrency) merupakan investasi mata uang digital yang kian diminati oleh masyarakat Indonesia. Pada perkembangannya, aset kripto sering menimbulkan masalah yang diakibatkan ketidaktahuan investor dalam melakukan transaksi atau perdagangan aset kripto. Di Indonesia kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun secara resmi diakui sebagai sebuah aset. Untuk itu, perlu adanya edukasi dan literasi...Read More