Depok, 5 Desember 2024. Masyarakat Indonesia yang multikultur saat ini tengah menghadapi tantangan berat terhadap norma dan nilai yang ada. Padahal, penghormatan terhadap etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, dalam upaya menghidupkan kembali pemahaman akan kepatuhan terhadap norma dan nilai, Universitas Indonesia (UI) melalui Dewan Guru Besar (DGB) mengadakan webinar bertajuk “Nilai, Etika dan Moral di Masyarakat yang Multikultural dalam Menghadapi Penurunan Nilai Budaya”, yang dilaksanakan pada Sabtu lalu (23/11).
Ketua DGB UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D, menegaskan bahwa fenomena degradasi moral sangat terkait dengan globalisasi dan modernisasi yang diterima tanpa filtrasi. Kondisi diperparah dengan adanya krisis keteladanan. “Kita membutuhkan figur pemimpin yang patuh terhadap etika. Ketidakpatuhan pemimpin terhadap etika akan menjadi pembenaran bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran, seperti diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Jika situasi ini dibiarkan, negara akan mengalami berbagai masalah karena kurangnya penghargaan terhadap nilai, etika, dan moral,” kata Prof. Harkristuti.
Kepatuhan pada aturan—sebagaimana yang tercantum dalam 9 Nilai UI—merupakan syarat utama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di masyarakat yang multikultural. Kepatuhan terhadap aturan dapat dimaknai sebagai bentuk persamaan hak dan kewajiban di antara suku bangsa yang berbeda di Indonesia. Untuk itu, Komite I DGB UI yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.Sc., M.Eng., mengundang tiga narasumber utama, yakni Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kebudayaan, Prof. Dr. Bambang Wibawarta, M.A.; Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, R.P. Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno; dan Dekan Fakultas Psikologi UI, Prof. Dr. Bagus Takwin, M.Hum.
Ketiga narasumber tersebut mengulas tantangan etika bagi bangsa dan masyarakat dalam menuju Indonesia Emas 2045. Prof. Bambang menilai bahwa pergeseran budaya yang terjadi di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh fenomena globalisasi, melainkan juga karena masyarakat Indonesia membiarkan nilai budaya luntur seiring berjalannya waktu. Konsekuensi logis dari penurunan nilai budaya akan menyebabkan keretakan hubungan di antara masyarakat yang multikultural.
Penurunan nilai budaya dalam masyarakat yang multikultural tidak dapat dihindarkan meski aturan penetrasi internet diterapkan untuk melawan pengaruh globalisasi. Romo Magnis memberikan contoh, Myanmar yang menerapkan kontrol ketat terhadap media pada akhirnya menemui kegagalan ketika akan mewujudkan masyarakat multikultural, padahal pengaruh dari luar telah berulang kali ditolak. “Untuk itu, fenomena penurunan nilai budaya di Indonesia harus dibenahi dari dalam, karena sekuat apapun pengaruh luar, hal itu tidak akan menganggu selama masyarakat Indonesia memiliki komitmen untuk menjaga nilai-nilai budaya setempat,” ujarnya.
Prof. Takwin menyebut bahwa orientasi budaya mengacu pada cara individu dan masyarakat memandang, menafsirkan, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar. Orientasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, agama, nilai, norma sosial, dan lokasi geografis. Nilai dan perspektif budaya yang ada di dalamnya dapat memengaruhi cara orang berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain.
“Orientasi budaya berperan dalam membentuk kepribadian. Kepribadian ini kemudian dapat memengaruhi tingkah laku orang. Dari orientasi budaya ke kepribadian, ada beberapa proses yang dilalui, seperti akulturasi, sosialisasi, dan pemaknaan atau self-construal. Pada tahap inilah seorang individu dan masyarakat seharusnya memilah nilai-nilai yang masuk dalam dirinya, apakah sesuai dengan nilai dan norma yang ada di negara ini atau tidak. Jika tidak, misalnya saja budaya korupsi, tentu menjadi tugas kita untuk menghindari pengaruh tersebut karena dapat mendatangkan keburukan bagi masyarakat luas,” ujar Prof. Takwin.
