Ketegangan di Semenanjung Korea telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Situasi hubungan internasional di sana bereskalasi dengan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat (AS) dan uji coba rudal antarbenua oleh Korea Utara.
Korea Utara, sebagai negara yang berkonsentrasi pada keselamatan rezim dan negaranya, memilih senjata nuklir untuk mencegah dan menggetarkan negara-negara lain yang menginginkan kejatuhan rezimnya. Sementara Amerika Serikat, sejak Donald Trump menjabat presiden, secara penuh melakukan konfrontasi terhadap tindak tanduk yang dilakukan oleh rezim Kim Jong Un.
Ancaman serangan Korea Utara tidak hanya ditujukan kepada AS sebagai musuh utama, tetapi juga ke Korea Selatan dan Jepang sebagai basis ribuan tentara AS. Eskalasi situasi ini membuka kemungkinan terjadinya perang terbuka yang akan sangat merugikan perekonomian global, terlebih di kawasan semenanjung Korea dan Asia Tenggara.
Menyoroti kondisi yang sedang terjadi, Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI ,bekerjasama dengan Universitas Pertahanan Indonesia, menyelenggarakan acara Seminar Nasional “Diplomasi Pertahanan Republik Indonesia Menanggapi Krisis di Semenanjung Korea” pada Selasa (19/12/2017).
Hadir sebagai pembicara, Laksda TNI Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D. (Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan), Desra Percaya, Ph.D. (Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika), Edy Prasetyono, Ph.D. (Dosen Senior Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI).
Seminar ini mendiskusikan peran-peran apa saja yang bisa dimainkan Pemerintah Indonesia untuk membantu meredakan ketegangan di Semenanjung Korea agar tidak terjadi konfrontasi dalam skala yang lebih serius.
Octavian menuturkan jalur diplomasi dapat diarahkan pada upaya negosiasi secara bilateral maupun multilateral Indonesia dengan masing-masing negara Six-Party Talks sekaligus untuk saling menahan diri dan memikirkan stabilitas keamanan global.
“Salah satu upaya mencegah perang terbuka adalah dengan menghidupkan kembali six-party talks, dimana Indonesia dapat mendiplomasikan aktivitas militer defensif kontemporer dari negara-negara di Semenanjung Korea”, tutur Octavian.
Sementara itu, Desra Percaya menegaskan bahwa penting adanya cara-cara seperti dialog confidence building measures yang menunjukkan upaya memahami masalah dan kekhawatiran utama Korea Utara. Ia juga mengatakan bahwa diplomasi Indonesia di Korea bertujuan untuk denuklirisasi kawasan dan reunifikasi kedua Korea.
Setali tiga uang, Edy Prasetyono menilai denuklirisasi kawasan bisa diupayakan melalui dukungan pada rezim non-proliferation senjata nuklir.
“Kita komitmen pada SEANWFZ. Kita mendukung pemanfaatan teknologi dan material nuklir hanya untuk kepentingan damai”, tegas Edy.
Edy juga berpendapat Indonesia harus melakukan diplomasi pada sekutu-sekutu Korea Utara dan mengurangi kalkulasi strategis dalam hubungannya dengan AS, China, Russia, Jepang, dan Korea Selatan agar konsisten dalam mendukung non-proliferation senjata nuklir.
Dalam seminar yang digelar di Auditorium Gedung I Fakultas Ilmu Budaya tersebut, hadir pula Duta Besar Korea Utara, Yang Mulia An Kwan II, yang mengingatkan kembali kaum intelijen Indonesia untuk benar-benar memahami hakikat masalah di Semenanjung Korea dalam upaya penyelesaiannya, serta peka terhadap strategi dan propaganda negara-negara seperti AS yang bertujuan untuk menjatuhkan rezim Korea Utara.
Sumber : fisip.ui.ac.id
