Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), Dr. Abdillah Ahsan, dalam Forum Kependudukan Megapolitan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menangani berbagai tantangan pasca pandemi Covid-19. Berbagai tantangan yang muncul, antara lain peningkatan tingkat pengangguran, ketimpangan akses layanan kesehatan, learning loss, ketimpangan akses teknologi di sektor pendidikan, serta disrupsi teknologi yang mengancam tenaga kerja.
Membaca tantangan ini, LD FEB UI mengadakan webinar “Dinamika Kependudukan di Era Pasca Pandemi dan Upaya Pemulihannya” untuk bersinergi mencari solusi bersama. Webinar yang dilaksanakan pada Senin (18/4) menghadirkan pembicara dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil); serta Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
Menurut data BKKBN, permasalahan kependudukan yang muncul pasca pandemi adalah terbatasnya akses pelayanan kesehatan, seperti akses pelayanan kelahiran dan kebutuhan program Keluarga Berencana (KB)—khususnya di wilayah timur Indonesia. Selain itu, meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan serta tingginya angka aborsi ilegal, angka kematian ibu–bayi, dan stunting juga menambah deret permasalahan di bidang kependudukan.
“Untuk mengatasi hal ini, BKKBN melibatkan mitra dari berbagai pihak, seperti TNI dan bidan, untuk meningkatkan pelayanan KB yang sempat tersendat dan memperbaiki berbagai fasilitas kesehatan,” kata Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc., Dip.Com. selaku Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN.
Upaya lain untuk memudahkan akses masyarakat terhadap fasilitas kependudukan adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi secara serentak di pelayanan kependudukan. Beberapa di antaranya adalah penyediaan anjungan dukcapil mandiri dan monitoring transaksi data kependudukan di website Kementerian Dalam Negeri. Inovasi tersebut sudah dimanfaatkan untuk verifikasi data bantuan sosial dan subsidi.
Selain layanan kesehatan, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk kelompok miskin dan rentan miskin, menurunnya kemampuan masyarakat dalam kolektibilitas jaminan sosial (terutama dari pekerja informal), serta naiknya tingkat pengangguran terbuka dari lulusan SMK dan SMA.
Perwakilan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP, menyatakan, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci adanya bonus demografi. Hal ini dapat dicapai melalui pelibatan industri dalam pengembangan pendidikan vokasi dan perluasan lapangan kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Investasi SDM yang diiringi pengembangan sistem pensiun dan produk finansial jangka panjang, serta peningkatan jaminan kesehatan dan perbaikan nutrisi juga turut berperan dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia.
Tiga provinsi megapolitan—Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta—tidak luput dari permasalahan itu. Beberapa upaya penanganan telah dilakukan, antara lain penguatan database kependudukan, peningkatan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja oleh Bappeda Provinsi Banten; perancangan sepuluh prioritas pembangunan selama 2022–2023 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; serta optimalisasi ekosistem digital melalui penciptaan lapangan pekerjaan ekonomi kreatif oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
Di akhir diskusi, Dr. Abdillah berharap forum kependudukan yang diselenggarakan LD FEB UI dapat menginisiasi kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan yang sinergis agar tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi dengan baik. “LD FEB UI siap berkontribusi dalam pengembangan kebijakan kependudukan, baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota,” kata Dr. Abdillah.
