Senin (30/6/2014), Ikatan Alumni UI menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama dan silaturahmi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti ratusan alumni UI dari berbagai angkatan. Pada kesempatan tersebut, Ketua Iluni UI, Montery Darwin, sekaligus memperkenalkan tulisan-tulisan alumni UI yang dibukukan dalam Deklarasi Suara Alumni UI.
Ide pembuatan tulisan tersebut, kata dia, pertama kali dibicarakan pada September 2013. Sejak saat itu, alumni UI yang telah menjadi pakar di berbagai bidang seperti ekonomi, sumber daya alam, dan ketatanegaraan berkumpul untuk mengkaji permasalahan yang ada di Indonesia. “Ini adalah pemikiran untuk perubahan ke depan,” kata Montery.
Lebih lanjut Montery menyampaikan, terdapat tujuh pokok pikiran yang disuarakan alumni UI dalam buku tersebut. Di antaranya adalah bahwa alumni UI memandang perlunya kajian ulang terhadap UUD 1945. Misalnya, kajian terhadap pencanangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara maritim yang mengandalkan sektor maritim sebagai sumber daya utama bangsa.
Alumni UI juga melihat bahwa sistem politik pemilu kepala daerah menimbulkan persaingan kekuatan politik antara pemerintah pusat. Dalam tulisan itu kemudian disarankan agar kepala daerah atau gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh presiden.
Selain itu, disebutkan pula bahwa penting untuk mendorong fungsi kontrol rakyat sebagai salah satu pilar demokrasi. Lebih lanjut, alumni UI mengusulkan agar jabatan-jabatan nonlegislatif tidak perlu lagi dipilih oleh DPR melainkan ditunjuk oleh presiden. Hal lain yang disebutkan dalam tulisan tersebut adalah permasalahan korupsi yang sudah sangat memprihatinkan.
“Korupsi bukannya makin hilang, tapi malah makin merajalela,” ungkap Montery.
Buah pikir para alumni UI tersebut sebelumnya pernah disampaikan kepada tokoh nasional seperti Mahfud MD dan Jusuf Kalla. Gagasan-gagasan itu akan disampaikan pula secara langsung kepada pihak yang dituju pada Agustus mendatang. Montery menyampaikan bahwa waktunya akan bertepatan dengan selesainya pelantikan anggota-anggota lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Gagasan tersebut juga direncanakan akan disampaikan kepada presiden terpilih. “Kami akan merancang jadwal untuk bertemu,” pungkas Montery. (KHN)
