Dalam upaya memberikan dukungan intelektual kepada kepemimpinan Indonesia di G20, para peneliti Universitas Indonesia (UI) menyusun 40 rekomendasi kebijakan yang terangkum dalam “Kumpulan Policy Brief Universitas Indonesia untuk Presidensi G20 Indonesia 2022” dan diserahkan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional/CoSherpa G20 Indonesia, Dr. Edi Prio Pambudi, pada pembukaan Pertemuan ke-3 Sherpa G20 di Yogyakarta, pada Senin minggu lalu.
Kumpulan policy brief ini memuat rekomendasi kebijakan yang menyoroti tiga isu prioritas, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Untuk memperkuat arsitektur kesehatan global, Presidensi G20 Indonesia fokus pada tiga strategi yang meliputi pemerataan fasilitas kesehatan serta akses terhadap vaksin dan alat-alat kesehatan; standardisasi protokol kesehatan global untuk seluruh negara di dunia; dan pengembangan pusat manufaktur dan pengetahuan global untuk respons pandemi atau pandemic prevention, preparedness, dan response (pandemic PPR).
Untuk mencapai hal tersebut, perlu ditempuh pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan agar institusi kerja sama yang sudah terbangun baik dalam intergovernmentalism, seperti WHO maupun institusi yang dibangun aktor-aktor non-negara, dapat bersinergi. Selain itu, diperlukan pula pendekatan yang seimbang antara kepentingan negara besar dan negara kecil, kepentingan bisnis farmasi dan peralatan kesehatan, dengan kebutuhan kesehatan masyarakat di negara berkembang.
Untuk penguatan sumber daya manusia, dibutuhkan terobosan nyata agar tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebar ke negara-negara yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Skema pembiayaan kesehatan yang komprehensif juga dibutuhkan dan dapat dicapai melalui sinergi sumber keuangan negara, sumber filantropi dan bisnis, serta sumber dana yang berasal dari kemandirian masyarakat. Selain itu, penguatan riset dan inovasi di bidang kesehatan juga diperlukan agar tercapai sinergi antara negara maju dan negara berkembang.
Dalam hal transformasi ekonomi digital, Indonesia harus mendorong digitalisasi rantai pasok dalam G20 dengan menerapkan sistem Single Window Supply-Chain berbasis digital. Indonesia juga harus mempromosikan hubungan perdagangan internasional yang berkelanjutan dengan meningkatkan inklusivitas global value chain atau rantai nilai global serta melakukan digitalisasi rantai pasok bahan pangan pokok untuk meminimalisasi dampak disrupsi. Selain itu, kerangka kerja yang peka terhadap ketimpangan digital perlu dibentuk serta pembangunan infrastruktur bernilai tambah di kawasan industri pengolahan sumber daya alam harus diprioritaskan.
Di dalam negeri, perlu dirumuskan kebijakan perlindungan data pribadi demi menjaga ketahanan nasional. Hal ini mengingat banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi belakangan ini. Pemanfaatan digitalisasi juga dibutuhkan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat bersaing secara global. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan membentuk kerja sama marketplace Indonesia, mengedepankan fair playing field dan anti-predatory pricing, dan mendorong peningkatan dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau. Untuk mendukung hal ini, pemerintah perlu menyediakan infrastruktur serta akses pendanaan digital yang inklusif, salah satunya melalui Layanan Urun Dana Alternatif.
Sementara itu, terkait isu transisi energi, rekomendasi dari UI yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan membuat Energy Transition Mechanism. Indonesia dapat menerapkan bauran kebijakan dalam revenue recycling dan mengedepankan multi-objective optimization daripada pilihan kebijakan pada situasi trade-off. Strategi revenue recycling diterapkan dengan tepat, misalnya dengan investasi pada sektor energi terbarukan. Peningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan dapat dilakukan melalui optimalisasi pengembangan pembangkit listrik serta integrasi keberagaman moda angkutan perairan guna efisiensi energi dan dekarbonisasi untuk membangun kawasan yang berkelanjutan.
Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., berharap “Kumpulan Policy Brief Universitas Indonesia untuk Presidensi G20 Indonesia 2022” ini dapat menjadi sumbangsih keilmuan dan kontribusi nyata UI sebagai mitra bagi pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 2022. “Kami juga berharap hasil pemikiran para peneliti, dosen, mahasiswa, dan segenap sivitas akademika UI yang tertuang dalam policy brief ini juga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan global,” kata Prof. Ari.
UI telah meluncurkan program Hibah Kebijakan Berbasis Riset (Research Based Policy) – G20 2022 untuk melakukan penelitian kolaboratif dan lintas disiplin yang dapat menghasilkan solusi bagi isu-isu strategis di tiga topik utama KTT G20 2022. “Melalui program ini, policy brief dihasilkan oleh para peneliti dan tim pakar UI di berbagai working group maupun engagement group yang tergabung dalam Sherpa Track. Kami berharap hasil pemikiran ilmiah yang telah dirumuskan sivitas akademika UI dapat membantu seluruh pemangku kebijakan untuk menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi Indonesia dan dunia,” kata Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI, drg. Nurtami, Ph.D., Sp,OF(K).
