Rabu (15/6/2016), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UI menandatangani perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan informasi dan publikasi ilmiah.
Bertempat di Aula Gedung KPK (lama), perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Rektor UI, Prof.Dr.Ir. Muhammad Anis, M. Met.
Kerja sama ini dilakukan meliputi empat hal yaitu pendidikan anti-korupsi, kajian dan riset, pengabdian masyarakat, serta kampanye anti-korupsi, serta penyediaan narasumber dan ahli.
Dalam kerja sama ini publikasi-publikasi ilmiah UI terkait penegakan hukum dan korupsi nantinya bisa diakses melalui portal e-learning dari KPK, Anti Coruption Clearing House di https://acch.kpk.go.id
Publikasi ilmiah yang ditampilkan meliputi skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, buku, atau bentuk literatur ilmiah.
Perjanjian kerja sama ini juga meliputi penyelenggaraan kegiatan seminar/lokakarya anti-korupsi, kerja sama ahli dalam kasus-kasus KPK, serta riset dalam kasus-kasus korupsi yang memerlukan keahlian bidang yang spesifik.
Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk memperluas jaringan kerja sama KPK dalam memberantas korupsi.
“Jamaah anti-korupsi di Indonesia itu sedikit, itu-itu saja. Sedangkan jangkauan tugas KPK itu seluruh Indonesia, bayangkan,” kata Agus dalam sambutannya.
Selain itu, ada beberapa kasus korupsi yang memerlukan bantuan bidang keilmuan yang spesifik.
“Seperti kasus korupsi korporasi atau korupsi dalam bidang bahan pangan. Penyidik kami belum benar-benar paham tentang bidang tersebut, nah, mestinya ahli-ahli dari universitas-universitas bisa membantu kami dalam hal ini,” tambahnya.
Selain UI, perjanjian kerja sama ini juga melibatkan 6 universitas lain di Jabodetabek, yaitu Universitas Negeri Jakarta, Universitas Trisakti, Universitas Atma Jaya, Universitas Paramadina, UIN Syarif Hidayatullah, dan Institut Pertanian Bogor.
Penulis : Wanda Ayu
