Depok, 20 Desember 2024. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno, S.H., M.H., memperoleh gelar doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), setelah mengikuti Ujian Terbuka Promosi Doktor yang diadakan di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kampus UI Depok, pada Kamis (12/12). Ia lulus dengan predikat cumlaude setelah mempresentasikan disertasi berjudul “Transformasi Perubahan Partai di Indonesia: Studi Kasus Partai Amanat Nasional Periode 2016–2022”.
Dalam penelitiannya, Eddy mengkaji transformasi Partai Amanat Nasional (PAN) selama periode 2016–2022, dengan berfokus pada faktor-faktor penyebab perubahan, seperti strategi, isu, dan karakteristik internal partai. Ia menyoroti dua faktor utama yang mendorong perubahan partai, yakni faktor eksternal yang meliputi dinamika lingkungan politik, serta faktor internal yang mencakup perubahan kepemimpinan, persaingan faksi, dan karakteristik organisasi.
“Kajian ini penting karena partai politik di Indonesia sering menghadapi dinamika yang signifikan. Meskipun saya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN pada periode 2015–2024, posisi saya dalam kajian ini adalah sebagai akademisi independen. Hal ini memastikan objektivitas dan integritas akademik dalam penelitian, tanpa dipengaruhi oleh afiliasi politik pribadi,” kata Eddy.
Eddy menjelaskan bahwa PAN yang didirikan pada 1998 dengan platform demokrasi, pluralisme, dan inklusivisme, mengalami tiga perubahan penting selama periode 2016–2022. Pertama, dari segi strategi politik, PAN mengalami perubahan arah dukungan koalisi sepanjang Pemilihan Umum 2014–2019. Kedua, dari sisi isu, PAN kembali memainkan peran sentral dalam peta politik nasional melalui isu-isu keagamaan dengan mendukung gerakan populisme Islam sejak 2017 dan menjadi pelopor gerakan Islam konservatif. Ketiga, dari aspek pengambilan keputusan organisasi, PAN beralih dari personalisasi kepemimpinan Amien Rais yang kuat menuju sistem yang formal dan terstruktur. Hal ini dipertegas dalam Kongres PAN ke-5 tahun 2020, yang memperkenalkan mekanisme baru sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
Dengan adanya perubahan tersebut, Eddy menyimpulkan bahwa PAN telah bergeser dari partai ideologis-konfrontatif yang berfokus pada kebijakan (policy-seeking) menjadi partai pragmatis-kooperatif yang berorientasi pada perolehan suara dan jabatan (vote and office seeking). Untuk itu, dengan menggunakan pendekatan Historical Institutionalism, ia mengeksplorasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi transformasi PAN, termasuk pengaruh sistem presidensial multipartai, kebangkitan populisme Islam, serta perubahan kepemimpinan internal.
Pendekatan Historical Institusionalism adalah pendekatan yang berfokus pada pertanyaan empiris dengan realitas dunia, orientasi historis, serta perhatian terhadap bagaimana lembaga-lembaga memengaruhi perilaku dan hasil. Dalam penelitiannya, Eddy mengidentifikasi sejumlah critical junctures atau titik perubahan penting, seperti kekalahan PAN dalam Pemilihan Umum 2019 dan kemenangan Zulkifli Hasan dalam Kongres 2020. Perubahan orientasi politik PAN, yang kembali mengusung platform inklusif dan pluralis, menunjukkan fleksibilitas partai dalam merespons dinamika eksternal, terutama melalui strategi koalisi yang berubah-ubah dan penyesuaian posisi isu.
Eddy menegaskan bahwa transformasi partai politik tidak selalu dipicu oleh mekanisme kausalitas sederhana, tetapi merupakan hasil interaksi dinamis antara faktor eksternal, seperti kebangkitan populisme Islam, dan faktor internal dalam partai. Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya pola kelembagaan dalam partai, seperti mekanisme pengambilan keputusan dan struktur ideologi yang berperan dalam memfasilitasi atau membatasi perubahan.
Sidang Promosi Doktor Eddy diketuai oleh Prof. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D, dengan tim penguji terdiri atas Dr. Sri Budi Eko Wardani, SIP, M.Si.; Dr. Huriyyah; Meidi Kosandi, Ph.D; dan Dr. Mada Sukmajati. Ujian terbuka ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi; Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti; Wakil Ketua MPR RI, Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.; Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.; dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo.
