Liliek Sofitri pada Kamis (19/12) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, berhasil menyandang gelar Doktor Ilmu Administrasi, setelah berhasil mempertahankan hasil disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia” di hadapan para penguji.
Latar Belakang penelitian ini berdasarkan Indonesia yang menghadapi risiko yang signifikan terhadap perubahan iklim, yang dampaknya dapat dikurangi dengan partisipasi aktor negara dan aktor bukan negara baik skala nasional, internasional, regional dan lokal. Upaya menangulangi perubahan iklim membutuhkan sumber daya yang signifikan yang perlu dipersiapkan dengan cermat.
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengalisis bagaimana aliran pendanaan iklim menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA), mengapa kebijakan pendanaan iklim perlu direkontruski dan bagaimana model desain kebijakan pendanaan iklim. Pradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pendekatan multi metode.
Kebijakan pendanaan perubahan iklim adalah kebijakan publik yang implementasinya sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi publik, yang antara satu negara dan lainnya memliki sejumlah perbedaan. Perbedaan dalam administrasi publik tidak saja pada institusi tetapi juga pada sistem politik yang mendasari pengambilan keputusan yang berlangsung di dalamnya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa beban APBN sangat tinggi mengacapai 92% hingga 2030 untuk membiayai kegiatan perubahan iklim, ada urgensi untuk mendesak share pendanaan dari negara maju, diperlukan layer pembagian peran dan tanggung jawab. Fakta empiris menunjukan bahwa aliran dana iklim sejak 2007 hingga 2017 didominasi oleh sektor publik dan masih menjadi tantangan. Pendapatan pajak mendominasi dan sebagai sumber pendanaan terbesar untuk membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim selama periode penelitian.
Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa harus ada keseimbangan kebijakan pendanaan non fiskal, Shifting Burden dari APBN perlu dilakukan sehingga tidak membebani APBN terutama dari sektor swasta dan secara berkelanjutan memperjuangkan kontribusi pendanaan dari negara yang memberikan share kenaikan emisi tinggi. Kerangka kebijakan pendanaan perubahan iklim meliputi mitigasi dan adaptasi serta kerangka kerja Allocative Efficiency untuk perubahan iklim pada belanja publik.
Sumber: fisip.ui.ac.id
